NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi PKS tersebut dibacakan Anggota Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah dan Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Maryati.
Dalam kesempatan itu, Said Hasan, mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026. APBD dinilai bukan sekadar dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga amanah yang di dalamnya terdapat hak masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS mencermati pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun atau berkurang sekitar Rp61,132 miliar.
“Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan pengelolaan belanja yang semakin selektif, efisien, dan tepat sasaran. Fraksi PKS juga mencatat adanya penurunan belanja modal sebesar Rp93,864 miliar” ujarnya.
Pemerintah daerah diminta memastikan penyesuaian anggaran tidak menghambat penyelesaian infrastruktur dasar yang mendesak, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah banjir yang berulang di sejumlah wilayah Pulau Sebatik.
Fraksi PKS mendorong penanganan banjir dilakukan secara terpadu melalui pemetaan wilayah rawan banjir, penyusunan rencana induk drainase, normalisasi sungai dan saluran pembuang, pembangunan serta pemeliharaan drainase, hingga koordinasi lintas sektor dan instansi.
“Selain itu, pembangunan dan perbaikan jalan dinilai perlu diikuti dengan sistem drainase yang memadai agar infrastruktur tidak cepat rusak sekaligus mengurangi risiko genangan” Ucapnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pemerataan pembangunan, khususnya wilayah Dapil 4. Di Kecamatan Sembakung, masih terdapat rumah dinas, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Kerusakan jalan desa dan jembatan jerambah di sejumlah wilayah, termasuk Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian, juga disebut membutuhkan perhatian.
Fraksi PKS menekankan bahwa pemerataan pembangunan bukan berarti setiap wilayah memperoleh porsi yang sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kesulitan, dan kondisi masing-masing wilayah.
Soroti Kelangkaan dan Harga BBM di Sebatik
Said Hasan mengungkapkan, persoalan kelangkaan dan tingginya harga BBM di Pulau Sebatik menjadi salah satu perhatian utama Fraksi PKS.
BBM dinilai memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, terutama nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang bergantung pada transportasi darat dan laut.
Fraksi PKS menyampaikan adanya keluhan masyarakat bahwa BBM di SPBU atau lembaga penyalur resmi kerap cepat habis, sehingga sebagian masyarakat harus membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
“Untuk itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kebutuhan dan kecukupan kuota BBM di Sebatik, memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta menelusuri dugaan pengambilan BBM dalam jumlah besar dan aktivitas distribusi di luar jam pelayanan umum” Imbaunya.
Fraksi PKS juga mendorong keterbukaan data mengenai kuota, jadwal kedatangan, stok, dan realisasi penyaluran BBM.
Selain itu, diperlukan penyederhanaan pelayanan administrasi dan rekomendasi BBM bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha produktif yang memenuhi ketentuan, serta penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti.
Menurut Fraksi PKS, pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi harus memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan.
Dorong Penguatan Ekonomi Perbatasan
Fraksi PKS juga mengaitkan persoalan BBM dengan kondisi perekonomian masyarakat perbatasan yang masih banyak bertumpu pada sektor primer, seperti perikanan, budidaya rumput laut, perkebunan kelapa sawit, pertanian, perdagangan kecil, dan jasa transportasi.
Karena itu, penguatan ekonomi perbatasan dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, mulai dari jaminan ketersediaan energi, penguatan akses pasar, peningkatan posisi tawar petani dan nelayan, hilirisasi produk, pengembangan koperasi dan kelembagaan ekonomi, dukungan pembiayaan, hingga perbaikan sistem distribusi dan logistik.
Fraksi PKS juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dari Rp165,607 miliar menjadi Rp117,208 miliar atau berkurang sekitar Rp48,398 miliar.
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai ketentuan, tanpa menambah beban masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.
Upaya peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, perlu diarahkan pada perluasan basis ekonomi, perbaikan tata kelola aset, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi potensi daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif.
Fraksi PKS berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin baik, termasuk bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, serta wilayah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan.
