NARASIPOSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa investasi sektor perkebunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. Salah satu poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang telah disetujui adalah kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau pola kemitraan minimal 20 persen bagi masyarakat sekitar.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan sektor perkebunan di Kaltara.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengatakan pembahasan Ranperda tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor perkebunan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan serta manfaat dari aktivitas investasi.
Menurutnya, keberadaan perusahaan perkebunan harus memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Karena itu, hak-hak masyarakat tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan investasi.
“Perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat menjadi salah satu substansi penting dalam Ranperda ini. Kehadiran investasi perkebunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mengabaikan hak-hak mereka,” ujar Komaruddin.
Selain mengatur kewajiban fasilitasi kebun plasma minimal 20 persen, Ranperda tersebut juga menekankan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mengedepankan musyawarah serta memastikan setiap persetujuan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat diberikan secara sukarela dan tanpa tekanan.
Komaruddin menilai, ketentuan tersebut penting untuk mencegah konflik antara perusahaan dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan maupun pemanfaatan lahan.
“Perusahaan harus menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat. Setiap proses yang berkaitan dengan hak masyarakat harus mengedepankan musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam regulasi tersebut. Salah satunya melalui ketentuan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, DPRD mengingatkan bahwa persetujuan regulasi harus diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan secara konsisten.
Pemerintah Provinsi Kaltara diminta memastikan seluruh perusahaan perkebunan mematuhi ketentuan yang telah diatur, terutama terkait pemenuhan kewajiban kebun plasma, pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, serta kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
“Regulasi ini harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi. Pemerintah daerah harus memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya, termasuk fasilitasi plasma, perlindungan hak masyarakat, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan,” tambah Komaruddin.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD Kaltara berharap pembangunan sektor perkebunan tidak hanya mengejar peningkatan investasi dan keuntungan perusahaan. Pertumbuhan sektor ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, memberikan kepastian perlindungan hak, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. (Adv)
