NARASIPOSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mempercepat penertiban dan pengamanan barang milik daerah. Percepatan sertifikasi aset serta transparansi mekanisme penyewaan menjadi hal penting yang harus segera dibenahi untuk mencegah sengketa hukum, penyalahgunaan aset, hingga potensi kerugian daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Laporan tersebut dibacakan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Menurut Pansus I, pengelolaan aset pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administrasi. Setiap barang milik daerah harus memiliki kejelasan status kepemilikan dan dokumen hukum agar terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kepastian hukum terhadap aset daerah harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai barang milik pemerintah tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau dikuasai pihak yang tidak berhak,” ucap H. Ladullah.
Selain legalitas kepemilikan, mekanisme penyewaan aset juga menjadi perhatian DPRD. Seluruh proses pemanfaatan barang milik daerah diminta dilakukan secara transparan, dengan penetapan nilai sewa yang wajar serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemanfaatan barang milik daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan aset maupun kebocoran potensi pendapatan daerah,” tegasnya.
Pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset juga perlu diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan aset pemerintah digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam laporannya, Ladullah menjelaskan bahwa pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Selama proses tersebut, Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakan substansi regulasi.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pembaruan regulasi harus diikuti langkah konkret pemerintah, terutama dalam mempercepat sertifikasi aset, melengkapi dokumen kepemilikan, serta memperkuat sistem pengawasan.
Pansus I berharap regulasi baru tersebut mampu memperkuat pengamanan barang milik daerah, baik dari sisi administrasi, kepastian hukum maupun pengawasan pemanfaatannya.
Dengan pengelolaan yang tertib dan transparan, seluruh kekayaan milik Pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan dapat terlindungi, dimanfaatkan secara optimal, serta terhindar dari berbagai persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan daerah dan masyarakat. (Adv)
