NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Perlindungan dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi salah satu perhatian dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang disosialisasikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, kepada masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Kegiatan yang dikemas melalui agenda reses tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat, hingga warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan ketenagakerjaan.
Dalam sosialisasi tersebut, Syamsuddin menjelaskan bahwa Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan regulasi yang telah melalui pembahasan di DPRD Kaltara. Sebelum menggunakan judul tersebut, rancangan peraturan daerah itu sempat bernama Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Namun, berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), judul regulasi tersebut kemudian disesuaikan menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, perubahan judul tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Menurutnya, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diharapkan menjadi instrumen kebijakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja, sekaligus mendorong terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang berasal dan berdomisili di Kalimantan Utara.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah identitas kependudukan dalam penetapan status tenaga kerja lokal. Hal tersebut berkaitan dengan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Substansinya tetap ada, salah satunya terkait perlindungan dan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, sosialisasi perda melalui kegiatan reses menjadi kesempatan untuk memperkenalkan regulasi tersebut secara langsung kepada masyarakat, khususnya pekerja, serikat buruh, dan kelompok yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
Selain menyampaikan materi regulasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai persoalan yang masih dihadapi pekerja di lapangan.
Berbagai masukan masyarakat, lanjutnya, akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata dalam menciptakan kepastian, perlindungan, serta kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)





