NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Persoalan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan serikat buruh yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsuddin mengatakan persoalan PHI akan menjadi salah satu agenda yang segera ditindaklanjuti DPRD Kaltara. Menurutnya, diperlukan pembahasan bersama instansi terkait agar persoalan tersebut dapat dikaji dari sisi kewenangan pemerintah maupun aspek hukum ketenagakerjaan.
“Nanti kami akan melakukan tindak lanjut, pertama khusus persoalan PHI. Kami akan mengundang kembali Dinas Tenaga Kerja dan Biro Hukum untuk membahas bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini,” ujar Syamsuddin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses tidak boleh berhenti sebatas catatan atau dokumentasi kegiatan.
Karena itu, DPRD akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pekerja sekaligus membahas kemungkinan langkah penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja serta kepastian perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Selain menyerap aspirasi mengenai PHI, dalam kegiatan reses tersebut Syamsuddin juga menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja, sekaligus menjadi instrumen untuk menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.
“Yang kita harapkan tentu persoalan-persoalan ini bisa ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama,” pungkasnya. (Adv)





