Syamsuddin Arfah Dorong Pembentukan PHI di Kaltara, Buruh Butuh Akses Keadilan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Ketersediaan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi salah satu kebutuhan yang disuarakan masyarakat pekerja di Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di provinsi tersebut.

Menurut Syamsuddin, keberadaan PHI penting untuk memberikan akses penyelesaian perkara ketenagakerjaan yang lebih mudah dijangkau, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan puluhan perwakilan masyarakat dan buruh dalam kegiatan reses di Cafe Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, belum tersedianya PHI di Kaltara membuat pihak-pihak yang berselisih dalam hubungan kerja harus menempuh proses penyelesaian perkara ke luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban biaya, waktu, dan tenaga bagi pekerja maupun perusahaan.

“Ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan, masyarakat membutuhkan akses penyelesaian hukum yang mudah dijangkau. Jangan sampai mereka harus mengeluarkan biaya dan tenaga lebih besar hanya karena pengadilan khusus tersebut belum tersedia di Kaltara,” ujarnya.

Syamsuddin menilai, kebutuhan terhadap PHI semakin relevan seiring perkembangan investasi dan aktivitas industri di Kaltara. Peningkatan kegiatan usaha perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang jelas dan dapat diakses para pihak.

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut juga dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih sehat karena pekerja dan pengusaha memiliki jalur penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum.

Ia berkomitmen membawa aspirasi tersebut melalui jalur legislatif serta mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar usulan pembentukan PHI mendapat perhatian.

“Kita ingin Kaltara memiliki sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih dekat dengan masyarakat. Hak pekerja harus terlindungi, sementara pengusaha juga mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Syamsuddin berharap usulan pembentukan PHI di Kaltara dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kajian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian perkara ketenagakerjaan ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih mudah diakses, efektif, transparan, dan berkeadilan. (Adv)