NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Berbagai kendala dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Mulai dari keterbatasan tenaga perancang regulasi, kemampuan harmonisasi, hingga kapasitas fiskal daerah, persoalan tersebut akan dihimpun untuk diperjuangkan melalui rekomendasi di tingkat nasional.
Upaya itu mengemuka dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara.
Wakil Ketua I BULD DPD RI sekaligus Senator asal Kaltara, Marthin Billa, mengatakan, dialog tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam memantau dan mengevaluasi rancangan maupun produk hukum daerah.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan regulasi yang dibentuk pemerintah daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat pusat. Namun, proses pembentukan regulasi juga harus mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Marthin mengungkapkan, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam proses pembentukan Perda. Di antaranya keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter, kapasitas harmonisasi regulasi, serta kemampuan fiskal daerah.
“Kendala-kendala yang disampaikan daerah ini akan kami himpun dan rumuskan untuk menjadi bahan rekomendasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan BULD DPD RI bukan untuk menambah panjang proses birokrasi. Sebaliknya, lembaga tersebut diharapkan menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembentukan regulasi dapat berlangsung lebih efektif.
Hasil dialog daerah tersebut selanjutnya akan dibawa ke forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada 18 November 2026. Melalui forum itu, DPD RI akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
Marthin berharap, berbagai persoalan legislasi yang dihadapi pemerintah daerah mendapat perhatian pemerintah pusat. Dengan demikian, proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih sederhana, efektif, serta tetap sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. (Adv)





