98 Pengemudi Ojol Tarakan Menanti Kepastian Kartu BPJS Ketenagakerjaan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Sebanyak 98 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Tarakan mengeluhkan belum diterimanya kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun mereka telah mengikuti proses pendataan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang sebelumnya dijanjikan ditanggung pemerintah selama satu tahun.

Keluhan tersebut disampaikan perwakilan pengemudi ojol, Bambang, saat menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dalam pertemuan itu, Bambang mengungkapkan bahwa para pengemudi telah menunggu cukup lama sejak proses pendataan dilakukan. Namun, hingga masa perlindungan yang dijanjikan hampir berakhir atau bahkan telah terlewati, kartu kepesertaan belum juga mereka terima.

“Setelah sudah hampir masanya satu tahun ini sudah lewat, kartu BPJS-nya itu belum dibagikan kepada kami dari tim ojol,” ungkap Bambang.

Ia menjelaskan, pendataan peserta telah dilakukan sejak lama dengan jumlah pendaftar mencapai 98 pengemudi ojol. Pihaknya juga mengaku telah beberapa kali meminta penjelasan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait perkembangan kepesertaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, kartu BPJS Ketenagakerjaan disebut telah diterbitkan dan dicetak. Namun, penyerahannya diduga masih terkendala persoalan pembayaran dari Pemerintah Kota Tarakan.

“Waktu kartunya ditanyakan, jawabannya katanya itu sudah terbit, sudah ada, sudah dicetak. Kenapa kartunya belum kami terima? Katanya itu dari Pemkot belum bayar,” bebernya.

Bambang menilai, kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pengemudi ojol yang setiap hari bekerja di jalan raya dan menghadapi berbagai risiko saat mencari nafkah.

Menurutnya, para pengemudi membutuhkan kejelasan mengenai status kepesertaan, termasuk memastikan apakah perlindungan jaminan sosial mereka sudah aktif serta kapan kartu dapat diserahkan.

Ia berharap pemerintah segera memberikan penjelasan dan menuntaskan persoalan tersebut agar program perlindungan yang sebelumnya dijanjikan benar-benar dapat dirasakan para pengemudi.

“Kami ini cuma berharap mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kami ini pejuang rupiah di jalanan. Mudah-mudahan Pak Supa’ad bisa mencarikan solusi yang terang buat kami,” harapnya.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Supa’ad Hadianto agar persoalan yang dialami para pengemudi ojol dapat ditelusuri dan dicarikan penyelesaian bersama pihak terkait.

Bagi para pengemudi, kejelasan program ini bukan sekadar persoalan pembagian kartu, tetapi juga menyangkut kepastian memperoleh perlindungan jaminan sosial ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. (Adv)