Supa’ad Bakal Sambangi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker, Telusuri Keluhan Ojol Tarakan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Belum diterimanya kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh 98 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Tarakan mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto. Ia berkomitmen menelusuri penyebab belum jelasnya realisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya dijanjikan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah selama satu tahun.

Langkah tersebut disampaikan Supa’ad setelah menerima langsung keluhan para pengemudi ojol dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dalam pertemuan itu, para pengemudi mengungkapkan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan yang disebut telah dicetak belum juga diserahkan. Mereka juga mengaku mendapat informasi bahwa penyerahan kartu tersebut berkaitan dengan persoalan pembayaran dari Pemerintah Kota Tarakan.

Menanggapi keluhan tersebut, Supa’ad mengatakan belum ingin menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab sebelum memperoleh penjelasan secara langsung dari instansi terkait.

Menurut politisi Partai NasDem itu, penelusuran perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan program perlindungan bagi para pengemudi ojol belum mendapatkan kejelasan.

“Jadi karena ini masukan, nanti saya telusuri dulu. Problemnya di mana? Yang jelas ini ada hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.

Supa’ad memastikan akan mengurai persoalan tersebut satu per satu, termasuk memeriksa kemungkinan adanya kendala administrasi maupun anggaran yang menghambat penyerahan kartu kepesertaan.

Ia bahkan merencanakan kunjungan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk meminta penjelasan mengenai status program tersebut.

“Nanti kita bedah satu-persatu. Tentu pemerintah menjamin itu ada perjanjian kerja samanya. Besok, hari Minggu, paling lambat hari Selasa saya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sama Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan,” tegasnya.

Menurut Supa’ad, persoalan ini perlu segera mendapatkan kejelasan karena menyangkut perlindungan pekerja sektor informal yang setiap hari menghadapi berbagai risiko saat menjalankan aktivitas pekerjaan.

Ia berharap koordinasi dengan instansi terkait dapat mengungkap duduk perkara sekaligus menghasilkan solusi konkret agar para pengemudi ojol memperoleh kepastian mengenai status kepesertaan dan hak perlindungan jaminan sosial yang sebelumnya dijanjikan.

Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan para pengemudi dalam kegiatan reses tidak berhenti sebatas keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga ditemukan penyelesaian. (Adv)