NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi perpajakan mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, peningkatan penerimaan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam mengembangkan inovasi Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).
Menurutnya, terobosan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang untuk menggali sumber pendapatan baru, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.
“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Diperlukan kreativitas dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Inovasi Kaltara Mulai Menarik Perhatian Daerah Lain
Inovasi pajak kendaraan di atas air yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta ini mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 5 Januari 2025.
Kebijakan ini dinilai relevan dengan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan luas serta aktivitas transportasi sungai dan laut yang cukup tinggi.
Melalui inovasi tersebut, kewajiban pembayaran pajak kendaraan air diintegrasikan dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.
Pengembangan sistem ini juga mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.
“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp 176,89 juta dan opsen Rp 116,75 juta.
Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp 137,25 juta dan opsen Rp 90,58 juta.
Potensi kendaraan bermotor air yang telah teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih memerlukan verifikasi untuk memastikan kendaraan yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
Nasir menilai, data tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih terbuka. Karena itu, pendataan dan pengawasan perlu terus diperkuat agar potensi yang ada dapat dikelola secara optimal.
Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Harus Dilindungi
Di balik apresiasi terhadap inovasi tersebut, Nasir memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan munculnya kesalahpahaman dalam penerapan pajak kendaraan air di lapangan.
Menurutnya, masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan banyak menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.
Sebagian masyarakat menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, merawat bentangan, hingga membawa hasil panen.
Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak sampai menambah beban ekonomi nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir.
Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, mengatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan bagi kendaraan air yang memenuhi kriteria pengecualian.
“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.
Meski demikian, Nasir mengingatkan bahwa penentuan objek pajak harus tetap mengacu pada ketentuan ukuran, jenis kendaraan, dan regulasi yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan profesi pemiliknya.
Karena itu, ia meminta Bapenda Kaltara memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami secara jelas kendaraan yang menjadi objek pajak maupun yang memperoleh pengecualian.
“Jangan sampai hanya karena masyarakat menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, mereka merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan. Kepastian dan kejelasan informasi sangat penting,” katanya.
Optimalisasi Pajak Harus Menyasar Aktivitas Ekonomi yang Tepat
Nasir juga mendorong Bapenda untuk lebih mengoptimalkan pendataan dan pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan dalam aktivitas ekonomi komersial dan memiliki kapasitas usaha lebih besar, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.
Menurutnya, aktivitas transportasi penumpang, angkutan barang, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari keadilan kebijakan dan kepatuhan wajib pajak.
Untuk itu, koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, serta pemerintah kabupaten dan kota perlu diperkuat. Langkah tersebut penting untuk memastikan pendataan kendaraan air dilakukan secara akurat dan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan.
Dorong Pengembangan Sumber PAD Lainnya
Lebih jauh, Nasir berharap inovasi pajak kendaraan di atas air dapat menjadi pemicu bagi Bapenda Kaltara untuk terus mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain yang masih memiliki potensi besar.
Beberapa sektor, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar, perlu mendapat perhatian sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Nasir mengingatkan bahwa penguatan PAD sangat penting untuk menjaga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Namun, peningkatan penerimaan daerah harus tetap dibarengi prinsip keadilan sosial, transparansi, serta keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Tetapi jangan sampai cara meningkatkan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit. PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Nasir kembali menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bapenda Kaltara yang telah menghadirkan terobosan inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Ia berharap Bapenda terus melakukan inovasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkas Nasir. (Adv)




