NARASI PPSITIF.com, NUNUKAN – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Nunukan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Krayan.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengatakan, sebagai perwakilan rakyat, Dewan Nunukan akan melakukan audiensi ke kementerian PUPR RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Balai Pengelolaan Perbatasan Nasional (BPPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyalurkan aspirasi yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di Krayan khususnya terkait akses jalan hingga jembatan penghubung antar kecamatan yang rusak parah baik itu jalan poros Nasional hingga jalan lingkar Provinsi.
“Selama ini masyarakat di Krayan sangat terisolir, jalan yang mereka lalui untuk beraktivitas dan perlintasan sembako sangat rusak tidak bisa dilalui, padahal Krayan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia seharusnya jadi garda terdepan NKRI, harus menjadi cermin kemakmuran bangsa ini, tapi faktanya kondisi di sana sangat memprihatinkan sekali,” ujar Muhammad Mansur, pada Sabtu (15/3/2025)
Mansur mengatakan, Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Krayan khususnya terhadap pembangunan infrastruktur. DPRD Nunukan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terhadap kementerian PUPR RI.
“Kemarin kita sudah lakukan audiensi dan langsung bertemu dengan staf khusus Mentri PUPR, kita sudah sampaikan apa saja yang menjadi persoalan dan bagaimana kondisi infrastruktur di Krayan saat ini,” ucapnya.
Balik itu persoalan pertahanan negara, infrastruktur, akses pendidikan hingga akses kesehatan yang terisolir akibat rusaknya akses jalan. Sehingga, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Krayan.
Dikatakannya, dari hasil pertemuan itu, telah di catat oleh staf khusus dan akan disampaikan langsung ke Mentri PUPR.
Tak hanya itu, Mansur juga menyatakan jika DPRD Nunukan menolak tertundanya pembangunan jembatan Binuang di Krayan Tengah akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Pasalnya jembatan yang selama ini dilalui oleh masyarakat di Binuang hanya jembatan gantung yang hanya bisa di lalui kendaraan roda dua.
“Yang di sampaikan kemarin itu anggaran Rp 25 terblokir karena efisiensi, kami tidak peduli dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang kami minta jembatan tersebut segara di kerjakan begitupun dengan akses jalan lainnya yang rusak parah,” kata Mansur menegaskan.
Terkait hal ini, Mansur mengatakan jika persoalan ini akan disampaikan juga ke Bappenas karena persoalan ini tidak boleh di abaikan oleh pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Mansur juga mengatakan jika berbicara soal asta cita Presiden RI yaitu pertahanan keamanan negara serta mendukung kemandirian melalui swasembada pangan, dataran Krayan adalah penghasil beras terenak dengan beras adan nya.
“Pertanian di sana harus didukung, caranya dengan memperbaiki infrastruktur jalannya,” tutupnya.
