NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mendorong pemerintah daerah menerapkan pola pelayanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat mengakses program bantuan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses titik kedua yang digelar di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan itu dihadiri sekitar 90 peserta.
Dalam dialog bersama masyarakat, aspirasi penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu perhatian utama. Permohonan bantuan bagi pelaku UMKM dan pengembangan usaha peternakan menjadi dua kebutuhan yang banyak disampaikan peserta.
Menariknya, masyarakat tidak hanya mengharapkan bantuan modal maupun sarana usaha. Mereka juga meminta pemerintah lebih aktif memberikan pendampingan, terutama dalam membantu memenuhi persyaratan administrasi program bantuan.
Pemerintah Diminta Jemput Bola, Bukan Hanya Menunggu Proposal
Sejumlah warga mengungkapkan masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah, khususnya program yang mensyaratkan pembentukan kelompok usaha.
Masyarakat berharap instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak hanya membuka kesempatan pengajuan bantuan, tetapi juga turun langsung ke kelurahan dan lingkungan warga untuk memberikan sosialisasi.
Pendampingan tersebut diharapkan mencakup pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lain sesuai ketentuan program, hingga membantu penyusunan proposal dan kelengkapan administrasi.
Menanggapi aspirasi itu, Nasir menilai pola pelayanan jemput bola perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan berusaha justru kesulitan mengakses bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi.
“Jangan sampai masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi. Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” ujar Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut menjelaskan, banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat untuk mengembangkan usaha, mulai dari usaha makanan, perdagangan kecil, keterampilan, hingga berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Namun, ketika harus membentuk kelompok, menyiapkan administrasi, dan menyusun proposal, sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan.
Karena itu, ia berharap perangkat daerah terkait dapat melakukan pendataan pelaku usaha, menyosialisasikan persyaratan bantuan, mendampingi pembentukan kelompok, serta memberikan pembinaan secara berkelanjutan.
Nasir menegaskan, program pemberdayaan ekonomi harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang baru merintis usaha.
“Jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang sudah tahu cara membuat proposal dan memahami jalur administrasi. Sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal karena tidak tahu harus memulai dari mana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pembentukan kelompok usaha dilakukan secara benar, berdasarkan kesamaan kegiatan ekonomi, komitmen anggota, dan rencana usaha yang jelas. Dengan demikian, kelompok tidak sekadar dibentuk untuk memenuhi persyaratan administrasi bantuan.
Bantuan Peternakan Harus Disertai Pendampingan
Selain UMKM, bantuan pengembangan usaha peternakan juga menjadi aspirasi yang cukup banyak disampaikan warga.
Nasir menilai sektor peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan tambahan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Namun, menurutnya, penyaluran bantuan ternak harus disertai persiapan dan pembinaan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
“Bantuan peternakan jangan hanya berhenti pada penyerahan ternak. Harus dipastikan penerimanya siap memelihara, memiliki sarana pendukung, dan memperoleh pendampingan agar usahanya benar-benar berkembang,” terangnya.
Ia menekankan, keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menciptakan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan penerimanya.
Aspirasi Infrastruktur Perlu Dikoordinasikan Lintas Pemerintahan
Dalam pertemuan tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi infrastruktur di lingkungan masing-masing. Namun, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu hal yang turut dibahas.
Nasir memahami bahwa masyarakat mengharapkan persoalan infrastruktur dapat segera ditangani tanpa harus terbebani persoalan pembagian kewenangan pemerintahan.
“Masyarakat sering tidak memahami apakah jalan yang mereka gunakan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu dibutuhkan dan harus diperbaiki. Di sinilah pemerintah harus membangun koordinasi yang baik agar kebutuhan rakyat tidak terabaikan hanya karena persoalan pembagian kewenangan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, perjuangan aspirasi harus tetap memperhatikan kewenangan, ketentuan penganggaran, serta kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu terus diperkuat agar aspirasi masyarakat tetap dapat ditindaklanjuti.
“Kalau itu kewenangan provinsi, kita perjuangkan di provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, kita dorong dan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Intinya, jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti hanya karena persoalan kewenangan,” tegas Nasir.
Ekonomi Produktif Tetap Perlu Mendapat Perhatian
Nasir mengakui keterbatasan kondisi fiskal Kaltara membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Namun, menurutnya, program pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat tetap perlu mendapat perhatian. Pengembangan usaha kecil dan sektor produktif dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, hingga membuka peluang lapangan kerja.
“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, jangan sampai kita kehilangan perhatian terhadap sektor ekonomi produktif. Justru kita harus mendorong lebih banyak masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi. Bantuan yang tepat sasaran bisa menjadi modal awal tumbuhnya usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.
Nasir memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Reses Sekaligus Momentum Memperkuat Peran Ayah
Ada hal berbeda dalam pelaksanaan reses titik kedua tersebut. Kegiatan kali ini secara khusus dihadiri kaum laki-laki sebagai bagian dari upaya menyemarakkan momentum Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November.
Nasir, yang juga menjabat Ketua Forum Ayah Kalimantan Utara, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak para peserta memperkuat peran dan tanggung jawab ayah dalam keluarga.
Usai dialog penyerapan aspirasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan keayahan yang disampaikan Ketua Forum Ayah Kabupaten Nunukan, Ustaz Syafaruddin, S.Pi.
Materi pembekalan menekankan pentingnya kehadiran seorang ayah dalam kehidupan anak dan keluarga, termasuk menjalankan tanggung jawab serta membangun hubungan yang baik di lingkungan rumah tangga.
Nasir berharap kegiatan tersebut memberikan dua manfaat sekaligus, yakni menjadi ruang perjuangan kebutuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan keluarga.
“Kita ingin para ayah bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga. Sebab, kesejahteraan yang sesungguhnya bukan hanya tentang penghasilan, tetapi juga tentang kebahagiaan dan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (Adv)
