NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, H. Hamka, dan Herman, dengan meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
Peninjauan diawali pada pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan.
Selanjutnya, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam peninjauan tersebut, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai fondasi awal pembangunan fisik.
Monitoring juga dilakukan terhadap pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai strategis dalam mendukung penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, Pansus LKPJ turut meninjau pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan pematangan lahan dan pemancangan pembangunan Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
Usai peninjauan lapangan, Pansus LKPJ menggelar pertemuan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas kelengkapan dokumen pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Melalui kegiatan ini, Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.
