NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 dimanfaatkan DPRD Nunukan untuk menegaskan komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan pekerja di daerah.
LWakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, menegaskan kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pekerja adalah tulang punggung pembangunan. Jika perlindungan mereka lemah, maka kualitas pembangunan juga akan terdampak,” ujarnya.
Dalam momentum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan, di antaranya keterbatasan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi buruh kebersihan.
“Keselamatan kerja bukan pilihan, tetapi kewajiban. Buruh kebersihan berhadapan langsung dengan risiko kesehatan setiap hari,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti risiko kerja tinggi pada buruh di sektor toko bangunan yang dinilai belum mendapatkan perlindungan memadai.
“Buruh toko bangunan sering bekerja di lingkungan berisiko, namun perlindungan keselamatannya belum optimal,” tambahnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya jaminan sosial bagi pekerja lepas, termasuk sektor informal dan pekerja digital.
“Perubahan pola kerja harus diikuti kebijakan perlindungan. Pekerja informal dan digital tidak boleh berada di ruang abu-abu tanpa kepastian jaminan sosial,” katanya.
DPRD juga menilai pekerja perkebunan dengan status kontrak masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait kepastian kerja dan kesejahteraan jangka panjang.
“Status kontrak tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar pekerja,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, termasuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
“Pengawasan harus diperkuat agar aturan benar-benar diterapkan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya edukasi bagi pekerja dan pemberi kerja terkait hak dan kewajiban masing-masing.
“Masih banyak pekerja yang belum memahami haknya. Edukasi menjadi kunci agar tidak ada lagi pekerja yang dirugikan,” lanjutnya.
DPRD Nunukan menegaskan akan terus mengawal kebijakan dan menyalurkan aspirasi buruh.
“May Day bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja harus terus berlanjut,” tutupnya.
