NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, bersama sejumlah anggota DPRD Kaltara menyampaikan berbagai aspirasi strategis masyarakat Kalimantan Utara kepada anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, dalam pertemuan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus dialog untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).
Turut hadir dalam rombongan DPRD Kaltara, Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain, H. Ladullah, H. Moh. Nafis, dan Komarudin.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Nasir menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama melalui program bantuan sertifikasi halal.
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM di Kalimantan Utara yang memiliki produk berkualitas, namun menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal yang menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap program sertifikasi halal terus diperluas dan diprioritaskan bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Semakin banyak UMKM yang tersertifikasi, semakin besar peluang mereka berkembang dan menembus pasar yang lebih luas,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengusulkan agar BUMD Migas Kaltara Jaya dapat menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan jaringan Pertashop di Kalimantan Utara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
Di sektor pendidikan, Komarudin menyampaikan harapan agar kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Kalimantan Utara dapat ditingkatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan.
“Masih banyak anak-anak yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Kami berharap kuota PIP terus ditingkatkan agar semakin banyak pelajar yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kaltara. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan DPR RI sangat penting untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.
“Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan bersama. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan kepada pihak terkait sesuai kewenangannya,” ujar Rahmawati.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat dalam memperjuangkan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
