NARASI POSITIF.com, KALTARA – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara terus dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam agenda silaturahim bersama anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, sejumlah aspirasi strategis disampaikan untuk menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/6/2026), dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain, Muhammad Nasir, H. Ladullah, H. Moh. Nafis, dan Komarudin.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan tiga aspirasi utama yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yakni penguatan UMKM melalui bantuan sertifikasi halal, peningkatan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), serta pengembangan usaha daerah melalui kerja sama BUMD Migas Kaltara Jaya dengan Pertamina untuk pembangunan Pertashop.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, S.T., menyampaikan pentingnya mendorong BUMD daerah agar memiliki peran yang lebih besar dalam sektor energi.
Menurutnya, kerja sama antara BUMD Migas Kaltara Jaya dan Pertamina dalam pengelolaan Pertashop dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional pemerintah dengan skema harga industri.
“Selain memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, langkah ini juga dapat memperkuat keberadaan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Menurut Nasir, sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar.
“Pelaku UMKM di daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian lebih. Bantuan sertifikasi halal akan sangat membantu mereka meningkatkan kualitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” kata Nasir.
Ia menambahkan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu strategi efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Komarudin, S.Kom., M.H., menyampaikan aspirasi terkait perlunya penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Kalimantan Utara.
Menurutnya, masih banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi tersendiri.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami berharap semakin banyak anak-anak Kalimantan Utara yang dapat merasakan manfaat Program Indonesia Pintar sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hj. Rahmawati menyatakan siap menjadi jembatan perjuangan antara kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan DPRD Kaltara menunjukkan perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kemandirian daerah.
“Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara maksimal. Aspirasi yang disampaikan hari ini sangat konstruktif dan akan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Kalimantan Utara yang lebih maju,” ujar Rahmawati.
Silaturahim tersebut sekaligus menjadi bukti kuatnya sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan penguatan peran BUMD sebagai motor pembangunan daerah.
