NARASI POSITIF.com, KALTARA – Penyelesaian proyek infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target waktu. Kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis harus menjadi perhatian utama agar pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proyek infrastruktur berjalan sesuai jadwal dan ketentuan dalam kontrak. Menurutnya, ketepatan waktu harus diimbangi dengan kualitas pekerjaan yang memenuhi standar.
Ia mengingatkan, proyek yang telah menyerap anggaran besar jangan sampai menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal akibat lemahnya pengawasan atau pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Setiap pekerjaan harus memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengejar agar proyek selesai, tetapi kualitasnya juga harus benar-benar diperhatikan,” tegas Djufrie.
Menurutnya, pengawasan sejak tahap awal hingga proyek dinyatakan selesai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. Terlebih, pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proyek agar aktif memantau perkembangan pekerjaan. Kontraktor pelaksana juga diminta memenuhi seluruh kewajibannya, baik terkait waktu pengerjaan maupun standar teknis yang telah disepakati dalam kontrak.
“Jangan sampai terjadi keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Djufrie menambahkan, infrastruktur yang dibangun pemerintah harus memiliki kualitas dan daya tahan yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan tidak terbuang akibat hasil pekerjaan yang kurang berkualitas.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltara. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap proyek berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif,” pungkasnya. (Adv)
