Nasir Dorong Bapenda Kaltara Optimalkan Pajak Usaha Besar dan Gali Sumber PAD Baru

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Di tengah keterbatasan fiskal dan menurunnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah daerah didorong lebih aktif menggali potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengapresiasi inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam mengembangkan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA). Menurutnya, terobosan tersebut menjadi langkah positif dalam memperluas sumber penerimaan daerah.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir.

Ia menilai, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Diperlukan langkah kreatif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara maksimal, terutama dari sektor usaha yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar.

Pajak Kendaraan Air Jadi Peluang Penerimaan Daerah

Inovasi pajak kendaraan di atas air yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 5 Januari 2025.

Kebijakan tersebut dinilai relevan dengan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan luas serta aktivitas transportasi sungai dan laut yang cukup tinggi.

Melalui inovasi ini, kewajiban pembayaran pajak kendaraan air diintegrasikan dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.

Pengembangan sistem tersebut bahkan menarik perhatian pemerintah daerah lain. Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.

“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.

Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp 176,89 juta dan opsen Rp 116,75 juta.

Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp 137,25 juta dan opsen Rp 90,58 juta.

Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit. Namun, jumlah tersebut masih memerlukan verifikasi untuk memastikan kendaraan yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

Nasir menilai, data tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor kendaraan air masih terbuka. Karena itu, pendataan dan pengawasan perlu diperkuat agar potensi pajak dapat dioptimalkan secara tepat sasaran.

Aktivitas Ekonomi Berskala Besar Perlu Dioptimalkan

Nasir secara khusus meminta Bapenda Kaltara memprioritaskan penataan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan untuk aktivitas ekonomi komersial dan memiliki kapasitas usaha lebih besar, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.

Menurutnya, kegiatan transportasi penumpang, angkutan barang, serta berbagai aktivitas usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak semata-mata diukur dari besarnya penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari keadilan kebijakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Karena itu, koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, serta pemerintah kabupaten dan kota perlu terus diperkuat. Langkah tersebut penting untuk memastikan pendataan kendaraan air dilakukan secara akurat dan kewajiban perpajakan dapat diterapkan sesuai ketentuan.

Komisi II Dorong Pengembangan Sumber PAD Lainnya

Lebih jauh, Nasir berharap inovasi pajak kendaraan di atas air menjadi pemicu bagi Bapenda untuk terus mengembangkan sumber-sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi besar.

Beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Nasir mengingatkan bahwa penguatan PAD sangat penting untuk menjaga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Namun, peningkatan penerimaan daerah harus tetap dibarengi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Tetapi jangan sampai cara meningkatkan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit. PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Nasir juga mengingatkan agar optimalisasi pajak kendaraan air tidak sampai membebani nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ketentuan pengecualian objek pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2024, perlu dipahami dan diterapkan secara tepat.

Di akhir keterangannya, Nasir kembali mengapresiasi langkah inovatif Bapenda Kaltara dalam memperkuat pengelolaan pendapatan daerah. Ia berharap inovasi tersebut terus dikembangkan melalui pendataan yang akurat, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkas Nasir.