NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., menggelar reses masa persidangan III tahun sidang 2025–2026 di Sekretariat DPC PKS Kecamatan Nunukan, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang akan diperjuangkan melalui DPRD.
Reses anggota DPRD Kabupaten Nunukan dilaksanakan selama sepekan, mulai 24 hingga 29 Juni 2026, di daerah pemilihan (dapil) masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi wakil rakyat.
Arpiah mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus menghimpun usulan yang akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah permohonan bantuan seragam bagi pengurus Rumah Keluarga Indonesia (RKI).
“Sudah ada dalam perencanaan saya, tetapi masih membutuhkan proses. Banyak kebutuhan lain yang juga harus diprioritaskan sehingga pengadaan baju seragam masih dalam tahap perencanaan,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan tingginya harga tabung LPG bersubsidi yang mencapai sekitar Rp70 ribu serta persoalan distribusi yang dinilai belum berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Arpiah memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan di lapangan serta menyampaikannya kepada Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan.
“Kami akan cek langsung ke lapangan. Nanti saya sampaikan informasi ini kepada Komisi II DPRD Nunukan untuk segera ditindaklanjuti, baik terkait harga maupun proses distribusinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arpiah juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi yang sedang dilaksanakan oleh petugas pendataan. Menurutnya, sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia meminta masyarakat memberikan data kondisi ekonomi secara jujur dan sesuai fakta agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat dalam menyusun program dan menyalurkan bantuan.
“Kami mengetuk anggaran berdasarkan data BPS. Data tersebut membantu masyarakat mendapatkan haknya secara tepat. Karena itu, DPRD Nunukan akan menyusun program dan pembahasan anggaran dengan menyesuaikan hasil pendataan BPS melalui Badan Anggaran DPRD,” jelasnya.
Arpiah berharap partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun memberikan data yang akurat kepada petugas sensus dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.
