NARASI POSITIF.com, Nunukan – DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan rencana relokasi pedagang pasar tani Alun – Alun yang di pindahkan ke UMKM Center tanah merah Nunukan. RDP tersebut digelar di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan, pada Kamis (07/05/2026).
Rapat Dengar Pendapat melibatkan DPRD Nunukan, Pemkab Nunukan, dan pedagang Pasar Tani Alun-alun. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru. Terkait dengan keputusan hasil RDP Plh Sekda Nunukan, Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang Pasar Tani Alun-alun. Meanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang. memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tani Alun-alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah.
“Jadi hasil RDP kita dengan DPRD, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya insya Allah dari pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji, mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara rekomendasi ini ditundakan. Jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini,” ujar Andi Fajrul.
“Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari itu Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa. Kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan ke depan ini apakah tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah. Kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan merapatkan itu,” katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Nunukan lainnya Ramsah meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
“Untuk dinas terkait, agar bisa melibatkan Komisi 2 terutama di Alun-Alun ini, karena kegiatan itu adalah rana di Komisi 2. Kami meminta agar berharap, agar semua bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang ada di alun-alun,” ujarnya.
